KKP Untuk Perikanan Berkelanjutan

Pemikiran orang terdahulu tentang kawasan konservasi yaitu kawasan yang diberikan batasan agar para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan di daerah tersebut. Pernyataan ini memang banyak kita dengar dimana-mana. Padahal pengertian Kawasan konservasi Perairan atau sering disingkat dengan KKP menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

aspek pengelolaan efektif

Nelayan kecil masih mengalami beberapa hambatan dalam usahanya menangkap ikan. Sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas masih menjadi hambatan utamanya. Keadaan itu diperparah dengan tidak jelasnya teritorial atau hak para nelayan kecil dalam menangkap ikan. Salah satu yang menghambat adalah kawasan konservasi laut. Yaitu, karena tidak jelasnya pembagian kewenangan. Maka dari itu, diperlukan peran serta pemerintah untuk mengajak masyarakat agar bisa bersinergi.

Kunci keberhasilan pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan adalah melalui Pengelolaan Bersama (Kolaboratif), pada prakteknya tentu bukan merupakan hal yang sederhana, perlu komitmen dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkannya. Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utamanya, yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru. Pengelolaan di Setiap lokasi KKPN dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Satker KKPN) yang merupakan bagian dari wilayah Kerja Balai/Loka KKPN.  Masing-masing KKPN, walau tidak seluruhnya berstatus Taman Nasional Perairan, pengelolaan kawasan konservasi tersebut tetap dilakukan oleh satu Unit organisasi tersendiri, sehingga pemangkuan kawasan melalui pengelolaan kawasan dengan sistem zonasi dapat dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdapat Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) di Padang, Denpasar, Pontianak dan Makassar serta  Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) di Serang dan Sorong. Keenam Balai/Loka PSPL ini juga mempunyai perpanjangan organisasi berupa Satker-Satker yang mewakili jangkauan pelayanan di seluruh provinsi di Indonesia.

KAWASAN KONSERVASI
KETERANGAN LUAS JUMLAH
Luas Kawasan Konservasi 17,3 juta ha 154 kawasan
Kawasan Konservasi Nasional 5,3...

Kawasan konservasi dalam pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan dipastikan menjadi agenda utama dan tetap menjadi prioritas sebagai penyeimbang kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Perjalanan konservasi mengalami metamorfosa dari dua dekade terdahulu, paradigma itu berkembang dan kini perjalanan konservasi telah memasuki era baru pengelolaan dengan tetap mengukuhkan pilar-pilar perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan yang memberi manfaat keekonomian pendorong kesejahteraan masyarakat secara simultan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, pola-pola pengelolaan kawasan konservasi juga telah melembaga dengan prinsip-prinsip pengelolaan bersama (co-management) yang baik. efektivitas pengelolaan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah pengelolaan yang menjadi penggerak indikator utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
Share:

No comments:

Post a Comment

Search This Blog

Contact Us

Name

Email *

Message *

Visitor

Recent Posts

Blog Saya

Terima Kasih Telah Mengunjungi Blog Saya, Semoga Artikel-Artikel Yang Saya Buat Dapat Bermanfaat Bagi Pengunjung. Jika Anda Suka Dengan Blog Ini Mohon Bantuannya Untuk Mensupport Blog Ini Dengan Cara Klik Link Berlangganan Agar Mendapatkan Pemberitahuan Jika Ada Konten Baru Yang di Publish

Pages

Tema Saya

Pengen Desaign Blog Seperti adeberkata.online ? Ayo hubungi kami di halaman Contack Us